Soal Migas, DEM Bandung Menuntut Pemerintah Realisasikan Kebijakan Untuk Kesejahteraan dan Kedaulatan Rakyat

AKSARAJABAR.COM, BANDUNG — Dewan Energi Mahasiswa (DEM) Bandung menyatakan sikapnya untuk menjaga dan mengontrol setiap kebijakan pemerintah terkait Minyak dan Gas (Migas). Langkah tersebut untuk memastikan kesejahteraan dan kedaulatan rakyat yang menjadi landasan gerakan DEM Bandung.

Ketua DEM Bandung Fadli Emsa mengatakan Indonesia merupakan negeri yang kaya dengan sumber daya alam. Apapun yang ditanam pasti tumbuh subur.

“Apapun yang ada di perut bumi pasti jika digali menghasilkan sesuatu untuk segi ekonomis,” kata Fadli Emsa di Bandung, Jumat (25/10/2019).

Fadli Emsa menilai, Sumber Daya Alam (SDA) tersebut tidak akan berarti apa-apa, khususnya bagi ekonomi masyarakat. Terlebih, ketika kekayaan alam yang begitu banyak di Indonesia hanya dikuasai dan dimanfaatkan segelintir pihak untuk kepentingan pribadi.

“Negara yang merupakan wadah perjuangan hidup bersama, mulai surut perannya dalam memperhatikan keadilan ekonomi bagi rakyat Indonesia terutama rakyat kecil,” kata dia.

Sementara, Sekretaris DEM Bandung Hamdani Kurniawan menambahkan, kebijakan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi justru menjadi dilema. Banyak pihak menilai UU pembaharuan produk kolonial, yakni Indische Mijnwet 1899, hanya mengutamakan pihak asing atau penanaman modal asing.

Padahal, pada zaman pemerintahan Presiden Soekarno, produk hukum peninggalan kolonial tersebut telah dihapuskan dan diganti dengan UU Nomor 44 Prp. tahun 1960 dan UU Nomor 15 tahun 1962. Kemudian pada pemerintahan Presiden Soeharto, diubah lagi menjadi UU Nomor 8 tahun 1971.

“Perubahan-perubahan itu seharusnya didedikasikan sepenuhnya untuk maksud dan tujuan yang lebih menjamin kepentingan nasional,” jelasnya.

Guna membangun dan merealisasikan janji dalam UUD 1945 tentang ‘Barang yang penting bagi negara dan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.’ DEM Bandung menuntut pemerintah merealisasikan kebijakan untuk kesejahteraan dan kedaulatan rakyat.

1. Menolak regulasi kebijakan mengenai energi yang tidak memihak kepada rakyat indonesia.
2. Menasionalisasikan sektor-sektor migas untuk ketahanan dan kedaulatan energi di indonesia.
3. Mendukung revitalisasi energi baru terbarukan demi terciptanya lingkungan yang lebih baik.
4. Menuntut pemerintah menyediakan cadangan penyangga energi dan cadangan strategis demi terciptanya kesejahteraan energi bagi rakyat Indonesia.

2 Comments

  1. Perkenalan saya Anwar Sena dari Teknik Perminyakan ITB. Boleh minta contact person DEM Bandung? Barangkali kita bisa berdiskusi bersama. Sayang sekali kami tidak diajak turut serta dalam DEM Bandung ini mengingat Industri MIGAS berkaitan erat dengan jurusan kami.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker