Komitmen Pansel Rekrutment Direksi dan Komisaris BUMD Kabupaten Subang Dipertanyakan

SUBANG – Sekretaris Fornas Bhineka Tunggal Ika Subang, Asep Iwan Herliawanto pertanyakan transparansi dan komitmen Pansel (Panitia Pelaksana) rekrutmen Direksi juga Komisaris PT. Subang Sejahtera, dan PT. Subang Energi Abadi (SEA) Kabupaten Subang. Menurutnya dalam pengumuman seleksi calon direksi dan komisaris tersebut, mulai dari pendaftaran sampai pengumuman pendaftaran yang dibuka tanggal 06 November 2019, hingga penetapan dan pengumuman calon terpilih tanggal 06 Desember 2019, Pansel dinilai tidak profesional, juga cenderung mengabaikan jadwal yang sudah ditentukan.

“Tanggal 27 November 2019, pansel selesai melaksanakan proses Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK), salah satunya melalui presentasi makalah. Sesuai dengan jadwal yang dipublikasikan panitia, pengumuman hasil UKK dilaksanakan tanggal 29 November 2019. Panitia telah mengabaikan jadwalnya sendiri, ini menimbulkan pertanyaan yang besar bagi saya, mengapa hal mudah, menjadi susah untuk dilaksanakan,” jelasnya.

Dia juga menilai bahwa Pansel telah mengabaikan keterbukaan informasi publik, padahal jelas dalam pengumuman tersebut akan dipublikasikan lewat papan pengumuman Kantor Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Subang atau melalui website Diskominfo (subang.go.id), namun nyatanya tidak ada.

“Silahkan saja cek, apakah pengumuman hasil UKK sudah ada sampai sekarang?” tambah Asep.

Bila mengacu pada Permendagri Nomor 37 Tahun 2018, tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas atau anggota komisaris dan anggota direksi BUMD, Pansel menyerahkan minimal 3 orang dan maksimal 5 orang kepada Kepala Daerah untuk proses wawancara sesuai jadwal, namun lagi-lagi Asep merasa kecewa, sebab laporan tersebut tidak dipublikasikan sebelumnya.

“Siapa 3 sampai 5 orang tersebut? Apakah sudah dilaporkan kepada kepala daerah? Kapan? Kenapa tidak dipublikasikan? Contoh, calon komisaris PT. SEA ini kan 3 orang, dari hasil UKK apakah tetap atau berkurang?”

Asep melanjutkan penjelasannya, menurutnya dari Permendagri tersebut diatas, diterangkan bahwa setelah hasil UKK selesai, dilanjutkan proses wawancara yang menurut pemahamannya itu dilakukan oleh kepala daerah. Menurutnya masyarakat Subang juga berharap, dalam seleksi yang katanya murni itu tidak dikotori oleh kepentingan politik. Idealnya menurut Asep, Pansel dan kepala daerah memilih orang yang bekompeten dalam memimpin kedua perusahaan BUMD Subang tersebut.

“Kalo perlu, tunjukkan dokumen dari para calon direksi khususnya bahwa mereka telah mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang manajerial perusahaan yang berbadan hukum dan pernah memimpin tim,” pungkasnya. (ing/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker