Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat Tuai Kecaman

Pemuda Muhammadiyah dan Gerakan Pemuda (GP) Anshor Jabar Tidak Dilibatkan

BANDUNG – Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat (Jabar) yang menuai kecaman karena melibatkan Ormas terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang kemudian diklarifikasi dan direvisi dengan mencoret HTI, ternyata tidak melibatkan Pemuda Muhammadiyah dan Gerakan Pemuda (GP) Anshor Jabar yang dikenal sebagai organisasi kepemudaan Islam yang moderat dan anti radikalisme.

“Kalau berdasarkan surat yang diedarkan viral, Kami Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammdiyah (PWPM) Jabar dan GP Anshor Jabar tidak ada dilist tersebut. Jika berpijak pada dokumen diatas, kami bersama PW Anshor, memang tidak ada,” tutur Ketua PW PM Jabar, Reza Arfah kepada wartawan kabarpublik.id, Minggu (12/04/2020).

Terkait dokumen tersebut yang mencantumkan HTI sebagai Ormas yang telah dilarang oleh negara melalui keputusan konstitusi yang sah, Reza berbaik sangka.

“Saya khusnudzon saja, bahwa Pemprov masih sibuk mengurus infrastruktur sehingga melupakan pekerjaan rumah administrasi, meng update data base ormas yang terdaftar. Tidak hanya terdapat atau tertulis ormas yang terlarang, namun ada beberapa ormas yang penulisan nomenklatur nama ormasnya masih salah,” terangnya.

Lebih lanjut Reza menerangkan Aparatur Sipil Negara (ASN) itu perangkat administrasi untuk melayani publik dan rakyat yang membayar mereka.

“Sepakat skrining terhadap ASN yang menolak ideologi Pancasila dan yang masih menganggap negara ini thougut. Namun jauh lebih dari itu, tentunya butuh komitmen yang kuat dari civil dan Gubernur sebagai pemimpin tertinggi di provinsi ini untuk mau me-moderasi dalam melawan, menangkal dan memerdekakan kita dari radikalisme serta ekstrimisme ini,” jelasnya.

Menurut Reza, Pemprov Jabar tidak serius dalam menangani radikalisme dan ekstrimisme.

“Sama sekali tidak ada agenda strategis dan signifikan dalam hal tersebut. Pemprov belum bisa serius mau berdampingan dan kolaborasi bersama-sama masyarakat civil untuk membangun Jabar Juara dan menghadapi Pandemi Wabah Covid-19,” tambah Reza.

Menurutnya, Peradaban Jabar harus terus berjalan sesuai koridor dan track yang berkemajuan atas dasar yang akademis dan ilmiah. Sokoguru peradaban yang berkemajuan adalah sikap moderat, berpikiran terbuka dan mau menerima perbedaan.

“Permasalahan ideologi yang menganggap Pancasila dan negara ini thogut, ini permasalahan serius, tidak bisa dipandang sebelah mata. Data mengatakan, bahwa Jabar adalah salah satu Provinsi yang tingkat radikalisme dan intoleransinya tinggi”, pungkasnya.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close