Pandemi Covid-19, New Normal, dan Dilema Kesehatan Masyarakat vs Keamanan Ekonomi Nasional

Oleh : Izzu Khizbil Mughist Mahasiswa FISIP UIN Syarif Hidyatullah

MEREBAK dan semakin terus bertambahnya kasus positif covid-19 di Indonesia berdampak pada perekonomian nasional yang semakin down dan sulit untuk pulih kembali. Dari mulai usaha kecil, menengah, dan bisnis industri besar semua merasakan dampak buruknya akibat dari pandemi covid-19 ini.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada triwulan 1, ekonomi Indonesia merosot sebesar 2,97%. Pelemahan pertumbuhan ekonomi antara lain dipicu karena meluasnya pandemi covid-19 yang sangat memukul hampir seluruh sektor usaha hingga mengalami penurunan kinerja dan merosotnya perekonomian nasional.

Dampak yang ditimbulkan bagi perekonomian nasional semakin memburuk, akibat dari banyaknya sektor bisnis yang tidak beroperasi di tengah pandemic adalah masyarakat kehilangan pendapatan rumah tangga, banyaknya PHK masal dan kehilangan pekerjaan, sehingga bertambahnya kemiskinan yang terjadi hingga sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Data yang bersumber dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada 2 Juni 2020 tercatat bahwa sudah ada sebanyak 3,05 juta orang pekerja di Indonesia yang terdampak covid-19 ini, yaitu terkena PHK dan dirumahkan. Kemnaker juga memperkirakan akan adanya penambahan jumlah pengangguran sebanyak 5,23 juta orang apabila pandemi covid-19 ini tak kunjung usai.
Mungkin masalah pandemi ini menjadi dilema yang sangat luar biasa antara keamanan ekonomi nasional dengan kesehatan masyarakat Indonesia, hal tersebut juga menjadi gangguan keamanan nasional.

Dalam masa krisis di tengah pandemi seperti ini pemerintah akan serba bingung, apa yang lebih menjadi prioritas dan mana yang akan dipilihnya, kesehatan masyarakat atau kemanan ekonomi. Keduanya sangat penting, kaarena menjadi bagian pokok dalam membangun kembali stabilitas dan ekonomi negara.

Untuk mengatasi masalah yang diakibatkan dari adanya pandemi ini, pemerintah membuat suatu kebijkan yang bertujuan untuk memperkuat kembali sektor ekonomi dan tak lupa juga memperhatikan sisi Kesehatan, yaitu New Normal. Kebijakan New Normal tersebut dipersiapkan oleh Kemenko Perekonomian Airlangga Hartanto, menurutnya skenario new normal ini diharapkan menjadi jalan menuju pemulihan ekonomi dan agar Indonesia bisa keluar dengan produktif dan aman dari covid-19.

Ia juga meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia dapat beradaptasi dengan kondisi baru atau new normal pasca covid-19, sebab selama dalam menunggu vaksin yang belum ditemukan, virus masih tetap ada dan tidak hilang.

Kebijakan yang digadang-gadang oleh pemerintah sebagai solusi pemulihan ekonomi, namun di sisi lain ada kasus positif covid-19 yang masih mencapai ratusan hingga hari ini. Hal tersebut harus dipertimbangkan lagi dan lagi oleh pemerintah. Jangan sampai karena terlalu menekankan pada pemulihan ekonomi, kesehaatan masyarakat menjadi hal yang bukan lagi prioritas, dan jika suatu saat terjadi lagi lonjakan kasus baru, maka akan membuat keadaan semakin parah. Persiapan yang harus dibuat oleh pemerintah jika akan memberlakukan new normal pada semua kawasan di Indonesia harus diimbangi dengan fasilitas kesehatan dan juga medis yang mumpuni.

Namun apakah di Indonesia sudah siap?

Jika dilihat dari fasilitas Kesehatan, Indonesia masih banyak kekurangan jika dibanding negara lain. Coba lihat negara-negara lain, memang sudah banyak yang sudah membukan lockdown dan memberlakukan new normal, tapi banyak juga yang setelah new normal malah terjadi kasus baru, seperti di Korea Selatan. Korea Selatan yang saat itu telah membuka pembatasan, namun kini kembali memberlakukan pembatasan hingga 14 Juni 2020 dikarenakan adanya lonjakan kasus baru covid-19.

Menurut kami, perekonomian memang sangat penting. Tetapi melindungi masyarakat dari ancaman wabah virus mungkin itu lebih penting lagi dari sekedar ekonomi. Sehingga perlu diperhatikan bahwa keamanan kesehatan adalah pilar utama yang berkaitan langsung dengan nyawa manusia yang nantinya akan menjadi sumber daya manusia (SDM) unggul untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional. Karena kemanusiaan dan perekonomian adalah dua hal yang saling berkaitan dan tak akan bisa dipisahkan.
Dalam kondisi seperti ini, pemerintah harus mencari keseimbangan bagi kedua masalah tersebut. Baik itu ekonomi dan nyawa manusia, kebijakan pemerintah harus mengedepankan keadilan, karena bagaimanapun harga nyawa manusia khusunya masyarakat Indonesia sangat lebih berharga dibandingkan ekonomi semata.

Saat ini adalah kondisi darurat yang luar biasa, dan mestinya pemerintah dapat mengatasinya dengan kebijakan yang luar biasa pula, bukan hanya berdebat panjang soal untung rugi dan kepentingan politik tertentu. Jangan sampai kerugian yang dialami oleh semuanya menjadi semakin besar.

Akhir kata, upaya pencegahan pandemi covid-19 bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga menjadi tugas kita semuaa sebagai warga negara Indonesia dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara.

Maka dari itu, kita semua memiliki tanggung jawab bersama dalam menghadapi situasi seperti ini, sebagai warga sipil biasa kami akan ikuti anjuran baik pemerintah demi menjaga kesehatan dan memutus rantai penyebaran covid-19, dan untuk pemerintah semoga dapat mengatasi masalah-masalah tersebut dengan kebijakan yang berkeadilan dan menjadi penyeimbang antara masalah Keamanan Ekonomi dengan Kesehatan Masyarakat.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close